Rekonsiliasi Ditengah Curiga

Oleh: Mansyur Alkatiri

Dari: Majalah UMMAT, No. 43 Thn. III, 18 Mei 1998 / 21 Muharam 1919 H

Islam terus bangkit di Tajikistan. Rekonsiliasi pemerintah-oposisi Islam diuji. Bertahankah perdamaian disana?

Belum satu tahun usia perdamaian, ujian berat sudah menghadang Tajikistan. Pertempuran kembali meletus antara pasukan pemerintah pro-Komunis dan milisi Islam yang memimpin oposisi Rabu pekan silam (29/4). Tak kurang 45 orang tewas selama empat hari baku tembak. Separuhnya adalah tentara pemerintah.

Bentrokan yang terjadi di sekitar ibukota Dushanbe itu berawal dari serangan milisi oposisi atas 2 pos militer. Untung Presiden Emomali Rakhmonov dan pemimpin oposisi, Akbar Turadzhonzoda, segera bertindak untuk mengendalikan pasukan masing-masing. Keduanya sepakat untuk menarik pasukan dari timur Dushanbe, 2 Mei lalu.

Susah Bersatu

Pemerintah dan oposisi Islam menandatangani perjanjian damai Juni 1997 di Moskow. Perjanjian yang ditengahi PBB dan Iran itu resminya mengakhiri perang saudara lima tahun, yang telah menewaskan 50.000 jiwa. Perang juga telah membuat seperlima dari 5,6 juta penduduk negeri Asia Tengah itu tercerai berai di kamp-kamp pengungsian yang kondisinya mengenaskan.

Sebagai bagian dari perjanjian, Haji Akbar Turadzhonzoda, wakil ketua Oposisi Tajik Bersatu (UTO), sejak Februari lalu kembali dari pengasingannya di Iran dan diangkat sebagai wakil perdana menteri pemerintahan transisi. Namun para komandan lapangan milisinya, sering sulit ia kendalikan. Dari Iran, Turadzhonzoda dulu mengendalikan perlawanan kelompok Islam. Ketuanya adalah Syeikh Abdullah Nuri.

Kembalinya pemimpin kharismatis itu diharapkan mampu mendongkrak perdamaian dan rekonsiliasi. Namun setelah tiga bulan berlalu, semuanya masih sulit. Permasalahan yang belum terpecahkan bukan saja menyangkut perjanjian pembagian kekuasaan antara pemerintah dengan UTO –dimana UTO mendapat jatah 30 persen pos pemerintahan, tapi juga reintegrasi anggota milisi ke dalam Angkatan Bersenjata, pelucutan senjata semua milisi, kebebasan pers dan legalisasi UTO sebagai partai politik. Kemacetan itulah yang kadang meletus dalam bentuk pertempuran-pertempuran kecil.

Rezim pro-Komunis yang sekular tetap saja curiga pada kelompok Islam, yang dianggapnya akan menjadikan Tajikistan sebagai negara Islam gaya Iran. Dan payahnya, kekhawatiran itu dikipasi pula oleh Rusia dan Uzbekistan, dua tetangga Tajikistan, dan Barat.

“Sangat disayangkan, Barat nampak selalu menghubungkan Islam dengan ekstrimisme. Padahal pandangan itu jelas-jelas keliru,” katanya pada surat kabar Christian Science Monitor (AS) yang menjumpainya di Dushanbe bulan lalu. “Ekstremisme hanya lahir di tempat mana demokrasi tak diijinkan hidup, misalnya seperti di Aljazair,” tambahnya.

Pertarungan Ideologi

Kecurigaan kalangan sekular bisa ditangkap dari pernyataan Zafar Saidov, juru bicara Presiden Rakhmonov. “Menurut Konstitusi kami, konsep sekularisme tak bisa dipisahkan dari demokrasi dan legalitas,” ujar Saidov. “Dalam masalah ini, pemerintah dan UTO punya cara pandang yang berbeda secara mendasar. Sayangnya pula, kami masih belum menerima pernyataan resmi apapun dari UTO menyangkut tujuan-tujuan mereka,” tambahnya.

Pendapat Saidov disangkal oleh Turadzhonzoda. “Kami punya program yang jelas, yang akan kami laksanakan melalui cara-cara yang demokratis.” Tapi ia menambahkan, ia hanya akan memaparkan manifestonya secara gamblang dalam pemilihan umum yang dijadwalkan akhir tahun ini.

“Adalah naif untuk menanyakan apakah kami akan mengambil alih model Islam seperti di Iran. Ada banyak macam negara Islam di dunia ini dan kami punya model sendiri,” tegasnya.

Turadzhonzoda dibesarkan dalam keluarga yang relijius. Ia belajar shariah Islam di Uzbekistan and Yordania. Ia juga terpilih sebagai anggota Direktorat Kerohanian Muslim di Asia Tengah, pada masa Uni Soviet.

Tak puas dengan badan bentukan Moskow itu, Turadzhonzoda lantas membentuk Kaziat (pemerintahan Islam). Lewat organisasi itu ia secara efektif mengkoordinir munculnya kekuatan Islam dan nasionalis Tajik melawan pemerintah Soviet di akhir 1980-an dan awal 1990-an.

Rasanya kebangkitan Islam di bumi Para Perawi Hadis ini sulit dicegah lagi. Banyak wanita muda kini kembali mengenakan pakaian muslimah. Alkohol juga tak lagi disajikan dalam acara-acara resmi. “Negara Islam disini hanyalah masalah waktu,” tutur seorang guru wanita yang mantan komunis dengan rasa khawatir.

Menghadapi segala kekhawatiran itu, Turadzhonzoda tenang-tenang saja. “Saya percaya, di masa depan Islam akan membantu memecahkan problem sosial dan moral di negeri kami. Meski begitu, kami takkan memaksakan ide kami pada rakyat. Kami akan hargai pilihan rakyat,” katanya. “Jangan karena kami Muslim lantas kami dianggap tak mempercayai demokrasi. Sungguh memalukan, dunia Barat nampaknya tak memahami hal ini.”

Mansyur Alkatiri