Setelah Road Map Arab-Israel Disodorkan

Oleh: Mansyur Alkatiri *

(Penulis adalah peneliti pada Indonesia Institute of Peace and Justice, INPEACE)

Dimuat di: Koran Tempo, Sabtu, 10 Mei 2003

Dokumen Peta Jalan (Road Map) bagi perdamaian Arab-Israel yang diserahkan pejabat AS dan Uni Eropa ke pemimpin Israel dan Palestina pekan silam memang menjanjikan penyelesaian menyeluruh bagi konflik lama ini. Namun, harapan cerah itu bukan mustahil kembali akan musnah, seperti nasib Kesepakatan Oslo yang ditandatangani PM Israel Yitzhak Rabin dan pemimpin Palestina Yasser Arafat pada 1993 di Washington.

Substansi dua kesepakatan itu memang tidak banyak berbeda, yaitu menjanjikan sebuah negara Palestina merdeka di Tepi Barat dan Jalur Gaza, berdampingan dengan negara Yahudi Israel. Sedangkan status kota suci Jerusalem Timur yang diklaim kedua pihak sebagai calon ibukota abadi mereka, harus ditentukan melalui perundingan.

Kesepakatan Oslo berantakan setelah Yitzhak Rabin dan Shimon Peres mengulur-ulur implementasinya. Sementara itu, pemerintah Partai Likud yang berkuasa kemudian tak lagi peduli dengannya, bahkan berantakan sama sekali setelah Ariel Sharon menjadi Perdana Menteri sejak dua tahun lalu.

Tindakan Israel menghancurkan Kesepakatan Oslo itu sebetulnya bisa dicegah bila AS yang menjadi mediator mau menekan Israel agar menaati poin-poin kesepakatan itu. Namun, Presiden Bill Clinton waktu itu enggan menekan Israel karena khawatir dengan reaksi balik kelompok-kelompok Yahudi Zionis di Amerika sendiri, yang telah mengantarkan dia dan Wakil Presiden Al Gore ke Gedung Putih.

Maka, pertanyaan terbesar yang harus diajukan terhadap konsep Road Map ini adalah: apakah pemerintah AS sekarang dibawah Presiden George W. Bush juga akan bersikap seperti Clinton, yaitu enggan menekan Israel bila negara Yahudi itu menolak atau mengulur-ulur perundingan dan implementasi butir-butir yang tercantum dalam Road Map?

Pertanyaan besar itu pula yang kini menghantui banyak pemimpin moderat Palestina dan negara-negara Arab. Sebab bagi mereka, Amerika lah yang merupakan kunci bagi berhasil tidaknya suatu upaya perdamaian Arab-Israel. Tanpa tekanan Washington, Israel tidak akan mau memberi konsesi secuilpun kepada Palestina. Sudah banyak insiatif perdamaian Timur Tengah di masa lalu, tapi semuanya berakhir dengan kegagalan, karena AS hanya berani menekan pihak Palestina, bukan Israel.

Selain faktor Amerika, rancangan perdamaian baru ini juga terancam gagal akibat ulah kaum radikal di kedua belah pihak. Kelompok radikal, yang menjadi pemain utama dalam konflik berdarah di wilayah itu, akan menjadikan road map ini tidak berjalan. Mereka punya visi yang tidak bisa dikompromikan, yakni sebuah kemenangan total atas musuh. Ini jelas tidak sesuai dengan spirit terbentuknya dua negara yang hidup damai berdampingan (two-state solution). 

Di kalangan warga Palestina, kelompok militan itu terutama tergabung dalam dua faksi Islam, yaitu Hamas dan Jihad Islam. Ada juga dari kalangan nasionalis seperti Tanzim dan PFLP. Hamas dan Jihad Islam menginginkan negara Palestina merdeka yang tidak terbatas di Tepi Barat dan Gaza, tapi juga meliputi seluruh Israel sekarang.

Berbeda dengan Hamas dan Jihad Islam yang berada di luar pemerintahan, kaum radikal Israel justeru berada di dalam pemerintahan. Dua faksi di kabinet koalisi Ariel Sharon, yaitu National Union dan National Religious Party (NRP), menolak keras ide penutupan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Gaza, serta pendirian sebuah negara Palestina yang berdampingan dengan Israel. Kedua partai ekstrim kanan ini memiliki 13 kursi dari 68 kursi parlemen. JIka mereka mundur dari kabinet, pemerintahan Sharon bisa jatuh. Parlemen Israel (Knesset) beranggota 120 orang.

National Union, yang memiliki 7 kursi, bahkan sangat terkenal dengan ideologi ethnic cleansing atau yang disebutnya sebagai ‘ideologi transfer’. Ini merujuk pada ideologi bahwa satu-satunya cara untuk memecahkan masalah Palestina-israel adalah dengan memindahkan (transfer) jutaan penduduk Palestina ke negara-negara Arab lain. National Union merupakan aliansi tiga partai ekstrim: Moledet, Tekuma and Yisrael Beitenu.

Dalam situs partai Moledet, yang kini dipimpin Benny Elon, dinyatakan bahwa partai politik itu menganut ide “pemindahan penduduk Palestina sebagai bagian integral dari sebuah rencana komprehensif untuk mencapai perdamaian nyata di antara warga Yahudi dan Arab yang tinggal di tanah Israel”. Moledet didirikan oleh mantan menteri Israeli dan pensiunan jenderal Rehavam Ze’evi. Setelah dibunuh oleh anggota kelompok radikal Palestina PFLP, Ze’evi kini menjadi pahlawan nasional Israel. Pemerintah Sharon mengharuskan semua anak sekolah Israel  mempelajari dan memperingati kepahlawanan Ze’evi.

Partai Likud dan partai Shinui, dua anggota utama koalisi pemerintah Sharon, memang tidak sekeras sikap National Union dan NRP. Tapi kedua partai itu kebanyakan juga dihuni para hawkish yang menolak penyerahan seluruh Tepi Barat ke Palestina, apalagi Yerusalem Timur. PM Sharon sendiri berulangkali menyatakan hanya bisa memberi maksimal 42 persen wilayah Tepi Barat ke Palestina.

Sejak menjabat posisi PM, Sharon giat membangun permukiman-permukiman baru warga Yahudi di Tepi Barat, jalan-jalan bebas hambatan (highway) baru, dan tembok-tembok tinggi untuk memisahkan permukiman Yahudi dari desa dan kota Palestina. Pembangunan jalan dan tembok itu telah memisahkan satu wilayah Palestina dengan wilayah Palestina lainnya, yang membuat makin banyak kantong-kantong Palestina (Bantustan) yang tidak bisa saling berhubungan.

Jeff Halper, seorang peneliti Amerika yang rajin mendokumentasikan ekspansi Israel di Wilayah Pendudukan Palestina, mengungkapkan, “Israel menginginkan sebuah solusi dua-negara yang berdasar pada bantustan-bantustan, mirip yang diupayakan pemerintahan kulit putih Afrika Selatan di masa apartheid. Mereka akan namakan itu sebuah negara, tapi itu sebenarnya bukanlah sebuah negara. Ini adalah sebuah ghetto,” katanya.

Melihat sikap PM Sharon dan komposisi pemerintah Israel saat ini, nampaknya sulit dipercaya bahwa konsep road map itu akan mulus berjalan. Pemerintah Palestina yang telah menerima konsep ini sulit berharap bisa membentuk sebuah negara Palestina sementara di akhir tahun ini, apalagi sebuah negara Palestina merdeka dengan batas-batas pra Perang 1967 (seluruh Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur) di tahun 2005, seperti tercantum dalam road map.

Sharon tampaknya akan terus mengulur proses perundingan, sambil melakukan provokasi baru guna memancing kemarahan kaum radikal Palestina. Mungkin dengan membunuh para pemimpin dan aktifis radikal. Dan jika kaum radikal itu membalas, akan menjadi alasan bagi Sharon untuk bertindak lebih keras, dan menunda atau bahkan membatalkan proses dan tahapan yang tercantum dalam konsep road map.

Jika itu terjadi, diperlukan peran menentukan dari para mediator, terutama Amerika Serikat yang sangat dipercaya Israel. Tapi seperti sudah disuarakan banyak kalangan Arab, nampaknya kecil kemungkinan George Bush dan para menterinya berani menekan Israel untuk mematuhi konsep yang ada.

George Bush tentu belajar banyak dari sang ayah, George Bush Sr, yang terpaksa harus kalah dari Clinton dalam pemilihan 1992 setelah berani menekan Israel dalam perundingan damai dengan Palestina.

Sekarang ini kekuatan kelompok Yahudi Zionis itu bahkan tertanam kuat di dalam pemerintahan George Bush Jr. Banyak pejabat senior yang dikenal sebagai neokonservatif seperti Richard Perle, Paul Wolfowitz, Douglas Feith, Elliott Abrams, Dov Zakheim, dan Michael Mobbs, adalah para Zionis yang terafiliasi dengan Likud dan sangat dekat dengan Ariel Sharon. Mereka sudah terang-terangan menyatakan keberatan dengan konsep road map itu. Padahal Bush sangat mengandalkan para pembantunya itu untuk memenangkan kembali kursi presiden AS, November tahun depan.

Jadi? Jangan terlalu berharap dengan konsep road map seperti itu.*